- barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
- barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
![]() |
Isi Pasal 224 KUHP, Mangkir dari Panggilan Polisi sebagai Saksi / Kolom Hukum. |
Pasal 224 KUHP
Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
- dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Polemik “Konstitusi Bisa dilanggar, Asal Demi Keselamatan Rakyat”; Solusi atau Masalah? Dalam Pemetaan Kajian Filsafat Hukum
![]() |
Polemik “Konstitusi Bisa dilanggar, Asal Demi Keselamatan Rakyat”; Solusi atau Masalah? Dalam Pemetaan Kajian Filsafat Hukum / images: pixabay. |
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Pahami Tahap Penyusunan Legal Due Dillegence (Uji Tuntas Hukum) pada Merger dan Akuisisi
![]() |
Webinar Pelatihan Hukum Pasar Modal : Memahami Tahap Penyusunan Legal Due Dillegence (Uji Tuntas Hukum) pada Merger & Akuisisi |
Halo sahabat kolom hukum, Webinar Pelatihan Hukum Pasar Modal : Memahami Tahap Penyusunan Legal Due Dillegence (Uji Tuntas Hukum) pada Merger & Akuisisi yang di selenggarakan oleh tanyatanyahukum.
Narasumber:
- Rio Armando Girsang,S.H., LL.M, RTA ® - Associates at Walalangi & Partners (in association with Nishimura & Asahi).
Overview
- Dasar Hukum
- Pengertian & Tujuan Legal Due Dilligence (LDD) dalam Proses Merger & Akuisisi sesuai ketentuan Hukum Pasar Modal
- Bentuk LDD pada proses Merger & Akuisisi
- Proses & Tahapan LDD
- Langkah- Langkah dalam menyusun LDD yang perlu diperhatikan & Tips
- Tanya Jawab/Diskusi
Waktu:
- Sabtu, 15 Oktober 22, Pukul 14.30-16.30 via Zoom
💼 Fasilitas:
- E-Certificates, Recording, dan Materi (pdf)

Pahami Prosedur Hukum Acara di Peradilan Niaga dan Tahap Menyusun Permohonan Pailit & PKPU
⚖️ Narasumber
- Dickson Pardede, S.H., M.Kn., M.H - Managing Partners Pardede & Partners Law Firm
- Merry Salda Silaen, S.H - Partners at Pardede & Partners Law Firm
✍️ Overview
- Prosedur dalam Hukum Acara Peradilan Niaga
- Mengenal Tata Cara & Syarat yang berlaku dalam proses PKPU dan Pailit
- Tahap-Tahap dalam menyusun Permohonan Pailit
- Tahap-Tahap dalam menyusun Permohonan PKPU
👉 Fasilitas E-Certificates , Recording ,Materi (pdf)
#webinarhukum #hukumpidana #webinarhukum #webinarlegal #webinarindonesia #seminarhukum #seminaronline #seminarhukumonline #webinarzoom #hukum #tanyatanyahukum #hukumonline #pendidikanhukum #peradilansemu #mootcourt #ujianadvokat #PERADI #PKPA #hukumperdata #suratgugatan #gugatan #suratkuasakhusus #suratkuasa #traininghuku #advokat #pengadilannegeri #webinargratis #webinarjuli #klinikhukum #UUP3 #omnibuslaw
🔥PROMO KEMERDEKAAN KUOTA TERBATAS, DAFTAR 1 DAPAT 3 🔥
Hallo Generasi Hebat, Ada info baru buat kalian nih. HR Competency Regular Class sudah memasuki Batch 40 loh!
- Workshop Recruitment Spesialist
- Workshop Compensation and Benefit
- Workshop Hubungan Industrial
- Workshop OD
- Workshop GA HSE
- Workshop Training & Development
- E-Certificate ✅
- Materi Pelatihan dan Dokumen Pendukungnya ✅
- Gratis Konsultasi materi dan karir ✅
- Program Link and match (Loker HRD di WAG) ✅
- Dapat Mengulang Materi di Batch Selanjutnya ✅
- 💎Investasi Pelatihan
- ☑️ Mahasiswa 1000k
- ☑️ Umum 1250k
- 💎 Investasi Uji Sertifikasi
Level SupervisorRp. 1,400,000
Level Manager Rp. 3,250,000
Level GM Rp. 3.750,000
Jadi, tunggu apalagi, Daftarkan diri anda dan dapatkan manfaatnya ☺️
📲: 0857-7274-6073/ Klik Disini (informasi dan pendaftaran)
#seleksi #lamarankerja #HRD #PelatihaHRD #biroconsulting #pelatihangratis #pelatihan #consulting #HRDindonesia #Online #psikologi #alattes #pelatihan #workshop #workshoponline #psikolog #HR #perusahaan #lamarankerja #lokerhrd #lokerhrdstaff#workshop#workshophrd#lokerpsikologi#lowonganhukum#lowonganpsikologibalikpapan
![]() |
Pelatihan Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak, kolomhukum.asia |
Halo sahabat kolom hukum, DIBUKA PENDAFTARAN WORKSHOP BATCH 21, CORPORATE LAWYER SKILL : Pelatihan Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak.
Melalui workshop ini, sobat korner dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta berbagi pengalaman eksklusif dengan pemateri profesional seputar dunia corporate lawyer.
Sesi I : Dasar - dasar kontrak dalam transaksi bisnis / Naufal Fileindi, S.H (Partner Guido Hidayanto & Partner), Thusday, 28 Juli 2022.
- Penjelasan mengenai beragam jenis/bentuk kontrak bisnis;
- Perbedaan dan persamaan dari setiap jenis/bentuk kontrak bisnis;
- Prinsip-prinsip dan dasar hukum dalam perancangan kontrak bisnis;
- Strategi dan tahap perancangan kontrak bisnis (khususnya terkait struktur kontrak);
- Klausul-klausul penting yang diperlukan dalam sebuah kontrak bisnis;
- Kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam sebuah kontrak bisnis;
- Contoh kasus atau materi lainnya yang terkait.
- Konsep Legal Due Dilligence secara umum dan spesifik pada dunia bisnis;
- Materi, dokumen atau obyek yang diperlukan terkait kontrak bisnis;
- Tahap-tahap LDD dalam penyusunan kontrak bisnis;
- Kesalahan-kesalahan pelaksanaan LDD yang sering terjadi dalam praktik;
- Strategi pelaksanaan LDD yang efektif dalam konteks penyusunan kontrak bisnis;
- Pembuatan laporan LDD untuk membantu penyusunan kontrak bisnis;
- Contoh kasus atau materi lainnya yang terkait.
- Pengantar mengenai tugas dan tanggung jawab corporate lawyer;
- Pemahaman mengenai negosiasi dalam praktik hukum dan pendampingan klien;
- Dasar hukum mengenai praktik kontrak yang dapat digunakan;
- Pemahaman terkait negosiasi dalam perancangan kontrak bisnis;
- Tahap-tahap dalam praktik negosiasi serta bagian yang perlu ada dalam negosiasi
- (contoh : model of contract, scope, timeline, payment term dan sterusnya);
- Kendala yang memungkinkan timbul dalam upaya negosiasi suatu kontrak bisnis;
- Materi lainnya yang terkait dengan topik ini;
- Contoh kasus atau materi lainnya yang terkait.
- Legal English for Commercial Contract Drafting;
- Cara pemilihan kata ataupun istilah hukum yang tepat dalam bahasa inggris untuk
- sebuah kontrak bisnis;
- Struktur kontrak bisnis dalam Bahasa Inggris serta hal-hal yang perlu diperhatikan di
- setiap klausul kontrak;
- Dasar hukum kontrak yang menggunakan Bahasa Inggris di Indonesia serta dampak
- keberlakuannya;
- Strategi pemilihan istilah-istilah Bahasa Inggris yang efektif untuk penyusunan
- kontrak bisinis;
- Materi lainnya yang terkait dengan topik ini;
- Contoh kasus atau materi lainnya yang terkait.
Jangan lupa catat tanggal pendaftarannya, dan Daftar dirimu melalui link berikut :
Pendaftaran dibuka sampai tanggal 27 Juli loh, Apabila terdapat pertanyaan mengenai workshop batch 21, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui DM Instagram @korner_id yah. See you !
AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
Arti Presidential Threshold dalam Pemilu

Yuk Ikuti Webinar Memahami Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Pasca disahkan UU 13/2022 tentang P3 & Landasan Hukum bagi UU Cipta Kerja
![]() |
Webinar Perspektif Hukum Tata Negara : Memahami Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Pasca disahkan UU 13/2022 tentang P3 & Landasan Hukum bagi UU Cipta Kerja |
Halo sahabat Kolom Hukum, DPR mengesahkan revisi atas UU P3 dan pada Juni 2022 lahirlah UU No.13 tahun 2022 tentang P3 .
Melihat hal tersebut masyarakat harus memahami bagaimana proses pembentukkan UU saat ini, khususnya setelah revisi UU P3 disahkan oleh DPR.
Webinar Perspektif Hukum Tata Negara : Memahami Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Pasca disahkan UU 13/2022 tentang P3 & Landasan Hukum bagi UU Cipta Kerja by @tanyatanyahukum
📝 https://bit.ly/undang13.
Narasumber
Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H - Perancang Undang-Undang Bidang Polhukam di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Waktu
Sabtu, 30 Juli 2022, Pk 14.30-16.30 via zoom.
Overview
1. Proses Pembentukkan Peraturan Per UU di Indonesia
2. Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja inskonstitusional dan Urgensi UU No.13/2022 tentang P3 disahkan oleh DPR
3. Poin-poin (revisi) dalam membentuk Peraturan Per UU terbaru berdasarkan UU No.13/2022 tentang P3
4. Perspektif Hukum Tata Negara terhadap lahirnya UU No.13/2022 tentang P3.
Link Daftar Klik Disini (atau klik link pada bio kami/scan QR code pada banner).
Fasilitas yang kamu dapatkan seperti : E-Certificates, Recording, Materi.

Pentingnya Memahami UU Narkotika, Sanksi Pidana bagi Pengedar dan Penyalahguna, Ikut Webinar Ini Yuk!
![]() |
WebinarMemahami UU Narkotika : Sanksi Pidana bagi Pengedar & Penyalahguna / Kolom Hukum. |
Halo sahabat kolom hukum, kolom hukum menyarankan webinar ini hukum untuk kamu ikuti loh.
Webinar @tanyatanyahukum yang berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Tema Memahami UU Narkotika : Sanksi Pidana bagi Pengedar & Penyalahguna.
Narasumber : Septiandri S.H., M.H, Penyidik BNN, Ahli Muda Direktorat Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN).
Moderator: Juda K Sembiring, S.H., C.L.A - Co Founder Tanya- Tanya Hukum Community (TTHC)
kegiatan ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 25 Juni 2022 via Zoom Meeting
Adapun yang menjadi Topik Sasaran dalam webinar ini seperti:
- Penerapan Pidana berdasarkan Jenis dan Golongan Narkotika bagi Penyalahguna, Pecandu, dan Pengedar
- Narkotika sebagai Pidana Khusus di Indonesia
- Aturan dalam UU Narkotika & Penerapan Sanksi Pidana serta Rehabilitasi terhadal Pengedar, Penyalahguna, dan Pecandu
- Contoh Kasus (Pidana / Rehabilitasi)
- Peran BNN dalam mencegah Penyalahgunaan & Pengedaran Narkotika
Yuk Sahabat Kolom Hukum tunggu apalagi, kamu bisa melakukan Pendaftaran dengan klik Disini
Selain pengetahuan, kamu juga akan mendapatkan Fasilitas seperti E-Certificates, Recording, dan Materi Narasumber loh.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

Isi/ Bunyi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perzinahan
![]() |
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 KUHP, Perzinahan | kolom hukum |
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
![]() |
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 KUHP, Penganiayaan| kolom hukum |
(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Teknik dan Strategi Penangan Perkara Perdata Disini, Kolom Hukum
Halo sahabat kolom hukum, dalam menangani suatu perkara perdata, tentu diperlukan teknik dan strategi yang wajib diketahui oleh para Lawyer ataupun Calon Lawyer. Hal ini sangat diperlukan agar dapat memberikan pendampingan hukum yang maksimal kepada klien dalam penanganan perkara perdata.
Fasilitas Hukum bekerjasama dengan Akset Law mengadakan "SHORT COURSE : TEKNIK DAN STRATEGI PENANGANAN PERKARA PERDATA", dengan para pembicara yang sangat hebat dari Akset Law.
Short Course kali ini akan menyajikan tiga subtema, yakni:
1. Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara Perdata (Pra Ajudikasi dan Ajudikasi)
2. Teknik Pembuatan Surat Gugatan
3. Teknik Pemaparan Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi
Event tersebut akan diadakan pada :
📅 Hari/Tanggal : Sabtu-Minggu, 7-8 Mei 2022
⏰ Pukul : 10.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00 WIB
💻Melalui Zoom Meeting
Biaya investasi (Full Sesi) :
- Mahasiswa S2 (Rp.225K)
- Umum/profesional (Rp.300K)
Dengan biaya investasi yang sangat terjangkau, kalian akan mendapatkan :
- E-Sertifikat
- Free Akses Recording
- Slide Materi Setiap Sesi
- Draft Surat Gugatan
Short Course ini sangat disarankan bagi kalian Mahasiswa/i Fakultas Hukum, Fresh Graduate Hukum, maupun Praktisi Hukum.
Segera daftarkan dirimu melalui: DAFTAR DISINI
Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Mei 2022, pukul 18.00. Segera daftarkan dirimu , kuota peserta terbatas !!
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent sedang membutuhkan Legal Compliance, Kolom Hukum.
Halo sahabat kolom hukum, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? nah ada kabar baik buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent sedang membutuhkan Legal Compliance untuk ditempatkan di Tangerang Selatan.
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah anak perusahaan dari MPM Group, yang menyediakan solusi menyeluruh dalam hal layanan transportasi. Sebagai salah satu perusahaan penyewaan kendaraan terkemuka di Indonesia, kami memahami setiap detil kebutuhan bisnis dan memastikan solusi terbaik yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan Anda. Untuk itu kami memiliki divisi khusus, Japanese Client Business Unit untuk menangani pelanggaan kami yang berasal dari perusahaan dan expatriat dari Jepang. Mitrakami lainnya berasal dari perusahaan perbankan, manufaktur, distribusi & logistik, serta berbagai perusahaan lainnya di Indonesia.
Job Description
- Melakukan review dan drafting kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (Vendor, Bank selain kontrak dengan Customer)
- Melakukan pengurusan perizinan OSS dan perizinan lainnya terkait operasional perusahaan
- Melakukan pengurusan merek terkait Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan
- Melakukan legal opini dan legal advice terkait transaksi dan operasional Perusahaan
- Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan operasional Perusahaan
Requirements
- Min. Pendidikan S1 Hukum
- Berpengalaman melaksanakan dan mengurus perizinan OSS dan perizinan dengan Pemda/ Pemkot setempat
- Kemampuan komunikasi yang baik
- Kemampuan analisa dan pemecahan masalah yang baik
- memiliki pengetahuan perihal hukum perdata dan hukum perseroan terbatas
- Diutamakan pria
![]() |
Segera Daftar Perusahaan Ini Sedang Membutuhkan Admin Legal, Kolom Hukum | images: blkp.co.id |
Halo sahabat kolom hukum, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? nah ada kabar baik buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka (BLKP) sedang membutuhkan Admin Legal untuk ditempatkan di Springhill Tower, Jakarta.
Melansir dari website PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka (BLKP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan yang fokus pada produk – produk rangka, atap, serta lantai dengan menggunakan bahan baku baja ringan yang sudah terbukti kualitas dan keunggulannya.
Didirikan pada tahun 2003 di Pekanbaru – Riau, perusahaan beroperasi hanya dengan bermodalkan beberapa buah mesin roll forming untuk melakukan produksi. Sejak saat itu, berkat ketekunan dan determinasi tinggi, perusahaan terus berkembang pesat hingga saat ini telah memiliki 6 pabrik di berbagai lokasi di Indonesia.
Komitmen perusahaan yang ingin memberikan produk dan layanan terbaik memacu perusahaan untuk meningkatkan level perusahaan yang lebih tinggi, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi ISO dari Balai Sertifikasi Indonesia serta TUV Nord Indonesia.
Hingga saat ini, PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka telah memiliki lebih dari 600 orang karyawan dan 115 mesin roll forming dengan berbagai tipe yang beroperasi setiap harinya. Kami selalu berupaya cepat tanggap dalam menyikapi perkembangan kebutuhan pelanggan.
Untuk Kualifikasi yang dibutuhkan, sahabat kolom hukum bisa lihat berikut ini.
- Pendidikan min S1 Jurusan Hukum.
- Fresh graduate dipersilakan melamar.
- Berpengalaman dalam bidang hukum min 1 tahun menjadi poin tambah.
- Memahami dokumen legalitas.
- Mahir menggunakan Microsoft Office.
- Pribadi yang berorientasi pada detail, tekun dan cepat tanggap.
- Dapat bergabung secepatnya.
- Penempatan di Springhill Tower, Jakarta.
Sementara untuk Tugas & Tanggung Jawabnya sebagai berikut.
- Melakukan filling/arsip dokumen legalitas.
- Melakukan update progress pekerjaan secara lisan & tertulis.
- Mengerjakan perizinan perusahaan.
- Membuat & melakukan review terhadap perjanjian yang dibuat.
- Melakukan pengiriman surat/dokumen ke bagian/instansi terkait.
- Membuat & melakukan pengajuan pelunasan ke bagian finance.
- Melakukan perbandingan harga antar biro jasa/notaris.
- Membuat report bulanan.

Disini Kamu Dapat Pengetahuan dan Kemampuan yang Baik Dalam Menyusun Suatu Perjanjian Dalam Bentuk Dwibahasa
![]() |
Pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menyusun suatu perjanjian dalam bentuk dwibahasa, Kolom Hukum. |
Halo sahabat Kolom Hukum, Istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia sehari-hari dapat memiliki arti atau penafsiran yang berbeda jika dipahami dalam konteks ilmu hukum loh.
Demikian juga istilah-istilah dalam Bahasa Inggris Hukum yang saat ini banyak digunakan dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menyusun suatu perjanjian dalam bentuk dwibahasa.
Lalu apa aja yang akan dibahas? Sobat hukum akan mendapatkan materi pembahasan sebagai berikut ini :
- Dasar hukum perjanjian dwibahasa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Keterampilan dasar pembuatan (drafting) dan negosiasi (negotiation) dwibahasa Suatu perjanjian.
- Struktur perjanjian dwibahasa secara umum, mencakup juga pemahaman dan keterampilanmerumuskan boiler plate clauses yang biasanyadigunakan dalam perjanjan dwibahasa.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Jakarta Legal Training Institute (JLTI) bermaksud untuk menyelenggarakan Webinar dengan tema “Bilingual Contract Drafting” yang akan diselenggarakan pada:
Hari & Tanggal: Sabtu, 16 April 2022
Pukul: 09.00-11.30 WIB
Live on Zoom
Pemateri:
David Kairupan, S.H., LL.M.
(Partner at BMD & Partners Law Firm)
(Lecturer at Pelita Harapan University)
Biaya Pendaftaran: Rp 149.000,-
Buruan daftar, Kuota Terbatas loh.
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
0813-1111-8549 (WhatsApp – Chat Only)

Ada Lowongan Kerja Legal Officer di PT Enseval Putera Megatrading Tbk
![]() |
PT Enseval Putera Megatrading Tbk sedang membutuhkan Legal Officer/kolom hukum | images: enseval.com |
Halo sahabat kolom hukum, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? nah ada kabar baik buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, PT Enseval Putera Megatrading Tbk sedang membutuhkan Legal Officer untuk ditempatkan di Pulo gadung.
Bagi kamu yang belum tahu, melansir dari situs www.enseval.com sejarah singkat PT Enseval Putera Megatrading Tbk sejak Dipisahnya fungsi distribusi dari fungsi pemasaran dan produksi PT Kalbe Farma Tbk, didirikanlah PT Enseval pada Oktober 1973 untuk mengelola fungsi distribusi tersebut. Sejalan dengan perkembangan usaha, PT Enseval tidak hanya mendistribusikan produk farmasi saja, namun juga produk konsumen dan alat alat kedokteran. PT Enseval juga menjadi agen dan distributor bahan-bahan baku untuk industri-industri farmasi, kosmetik dan makanan.Divisi penjualan dan distribusi produk barang konsumsi, obat bebas dan nutrisi;
Divisi pemasaran dan distribusi produk peralatan dan perlengkapan kesehatan;
Divisi pemasaran dan penjualan produk kimia bahan baku industri farmasi, kosmetik, makanan dan kesehatan hewan.
Sampai dengan saat ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 76 cabang yang tersebar dari Banda Aceh sampai ke Jayapura, didukung dengan infrastruktur yang sangat memadai guna menunjang kelancaran operasional logistik. Fasilitas ini berupa 3 pusat distribusi berupa gudang besar yang berada di Jakarta, Cikarang dan Surabaya. Masing-masing cabang memiliki gudang dan armada pengiriman serta personil lengkap guna menunjang kegiatan operasional dan keperluan pihak prinsipal serta pelanggan.
Untuk deskripsi Pekerjaan:
- Pendidikan minimal S1 Hukum
- Berpengalaman di bidang corporate secretary / paralegal minimal 1 tahun, terutama di logistik atau startup company
- Memiliki kemampuan komunikasi Bahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan)
- Penempatan di kawasan industri Pulogadung
Sumber: Myjoobstreet.id