Asas Hukum Adalah Pikiran Dasar Yang Terdapat Dalam Hukum, Lengkapnya Simak Disini Yuk!

Asas Hukum Adalah Pikiran Dasar Yang Terdapat Dalam Hukum, Lengkapnya Simak Disini Yuk!

Asas Hukum Adalah Pikiran Dasar Yang Terdapat Dalam Hukum, Lengkapnya Simak Disini Yuk!
Asas Hukum Adalah Pikiran Dasar Yang Terdapat Dalam Hukum, Lengkapnya Simak Disini Yuk! Source : adobestock/law

Halo sahabat kolom hukum, udah pada tau gak apa itu asas hukum? Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret. Nah sahabat kolom hukum bisa lihat beberapa komponen dari asas hukum tersebut sebagai referensi kalian.

• EQUALITY BEFORE THE LAW
“kesederajatan di mata hukum”
Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum.
• LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
“ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum”
Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.

• LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI
“ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah”
Jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.
• LEX POST TERIORI DEROGAT LEGI PRIORI
“ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama”
Jika terjadi pertentangan antara UU yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah UU yang baru.
Contoh: berlakunya UU no 32 tahun 2004, menghapus berlakunya UU no 22 tahun 1999 tentang peraturan daerah.
• RES JUDICATA VERITATE PRO HABETUR
“keputusan hakim waib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya”
Jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan UU, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim/pengadilan.
• LEX DURA SECTA MENTE SCRIPTA
“ketentuan UU itu memang keras, karena sudah oleh pembuatnya seperti itu (hukumnya sudah ditentukan seperti itu)"
Contoh:
ketentuan Pasal 10 KUHP (tentang jenis-jenis hukuman)

  1. hukuman pokok
  2. hukuman mati
  3. hukuman penjara
  4. hukuman kurungan
  5. hukuman denda
  6. Hukuman tambahan
  7. pencabutan hak-hak tertentu
  8. perampasan barang-barang hasil kejahatan
• LEX NIMINEM CODIG AD IMPOSIBILIA
“ketentuan UU tidak memaksa seseorang untuk mentaatinya, apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya”
Contoh:

  1. Pasal 44 KUHP : orang gila
  2. Pasal 45 KUHP : dibawah umur
  3. Pasal 48, 49 KUHP : pembelaan darurat
  4. Pasal 50 KUHP : karena tugas
• NULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGI POENALE
“Asas Legalitas”
(pasal 1 ayat (1) KUHP)
Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

• DIE NORMATIEVEN KRAFT DES FAKTISCHEN
“perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative”
• STRAFRECHT HEEFTGEEN TERUGWERKENDE KRACHT
“asas tidak berlaku surut”
Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

• GEENSTRAF ZONDER SHCULD
“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”
Bahwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan / tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi pidana terhadapnya.

• PRESUMTION OF INNOCENCE
“praduga tak bersalah”
Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus pengadilan atau memiliki kekuatan hukum yang sah.

• UNUS TESTIS NULLUS TESTIS
“satu orang saksi bukan saksi”
Dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Asas Umum dalam Hukum
1.Lex specialis derogat lex generali
“Undang-Undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum”
Contoh: UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Lex superior derogat lex inferiori
“Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan UU yang berada dibawahnya”
Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Lex posteori derogat lex priori
“Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama”
Contoh: Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Pokok-Pokok Kehakiman dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Ex aequo et bono
“Kelayakan dan kepatutan”
5. Unus testis nullus testis
“Kesaksian satu orang, bukanlah kesaksian”
6. Pacta sunt servanda
“Perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya”
7. Pacta tertes ned norcent ned prosunt
“Perjanjian yang dibuat para pihak, tidak berlaku mengikat bagi pihak ketiga”
8. Nebis in idem
“seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama”
9. Res judicata pro veritate hebertur
“Putusan hakim senantiasa dianggap benar untuk sementara”
10. Ex injuria non oritus ius
“Dari hal melawan hukum tidak menimbulkan hak bagi pelaku”
11. Nullum crimen sine lege
“Perjanjian internasional dapat mengikat pihak ke tiga, apabila isi perjanjian itu diturunkan/diwahyukan dari hukum kebiasaan internasional dan hukum maniter internasional”
12. In dubio proreo (Pasal  182 ayat (6) KUHAP)
“Apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan terdakwa”
13. Audiatur et altera pars / Audi alteram partern
“Pihak lain juga harus di dengar”
14. Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) – nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali, 
mengandung 3 prinsip dasar :
  1. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)
  2. Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)
  3. Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).
15. Similia similibus
“Perkara yang sama diputus serupa pula”
16. Cogitationis nemo patitur
“Apa yang dipikir/dibatin tidak dapat dipidana”
17. Vox populi vox Dei
“Suara rakyat suara Tuhan”
18. Lex dura secta mente scripta
“UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian”
19. Lex niminem cogit ad impossibilia
“UU itu tidak memaksakan  seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin / tidak masuk akal untuk dilakukan”
20. Si vis pacem para bellum
“Jika kamu ingin menang bersiaplah untuk perang”
21. Lax agendi lex essendi
“Hukum berbuat adalah hukum keberadaan”
22.  ignorantia legis excusat neminem
“Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf".

 

Referensi : Berbagai Sumber

Term Of Reference atau TOR Liputan, Simak Artikel Ini !

Term Of Reference atau TOR Liputan, Simak Artikel Ini !

Term Of Reference atau TOR Liputan, Simak Artikel Ini !
Term Of Reference atau TOR Liputan, Simak Artikel Ini.

Udah pernah dengar TOR liputan belum guys? Term Of Reference atau TOR Liputan disebut juga dengan Outline atau lembar penugasan. Dengan membuat TOR liputan pemberitaan akan terfokus, mendalam dan lengkap. Tor liputan sangat penting bagi reporter karena reporter akan cepat mengerti mengenai apa yang akan dikerjakan kendati tidak sempat mengikuti rapat redaksi. Selain itu TOR Liputan akan menjadi catatan pertanggung jawaban atau akuntabilitas sebagai bukti transparansi bagi seluruh tim liputan.

Lalu bagaimana membuat TOR Liputan dan apa saja point-point yang harus ada dalam TOR Liputan ? yuk simak sebentar

1.  Topik, merupakan tema besar liputan, bisa ditempatkan sebagai judul TOR.
Seperti judul berita Streght news, sebaiknya judul atau topik dibuat singkat dan padat dengan mencerminkan inti masalah.

1.    Latar belakang masalah
Berisi paparan inti masalah. Apa saja tali-menali permasalahannya dan bagaimana mereka saling menghubungkan. Dalam membuat latar belakang masalah tidak perlu menuliskannya panjang-panjang namun diharapkan dengan membaca latar belakang masalah tersebut siapun yang telibat dalam pengerjaan liputan akan mengerti hakekat masalah.

1.    Sudut berita atau angle berita
Nah, disini redaktur harus mampu membatasi sajian berita dengan memilih satu sudut/angle berita dari sekian banyak masalah yang ada dan dasar pemilihan angle berita bisa berdasarkan urgensitas, ke-eksklusifan, konteks zaman, prioritas sajian atau ciri khas media.

2.    Pembagian tulisan
Berita terencana biasanya dikerjakan secara khusus dengan artian ada pengalokasian sumber daya dan waktu yang ekstra berbeda dengan streghts news atau berita permukaan lain karena itu sajiannya biasanya panjang. Sebagai contoh yang mudah kita bayangkan yakni laporan utama atau laporan khsusus pada majalah. Laporan utama biasanya sampai 12 halaman berikut foto dan infografik, jadi terdiri dari sebagian item tulisan yang saling terkait. Tulisan utama berupa rangkuman masalah sedangkan bagian lainnya berupa penjabaran dari berita utama. Setiap tulisan pendukung ini harus fokus agar tidak tumpang tindih dengan tulisan yang lain.

1.    Narasumber
Setiap tulisan membutuhkan narasumber tersendiri, sangat mungkin satu orang menjadi narasumber dibeberapa tulisan sekaligus. Sementara dasar pemilihan narasumber yakni kompetensi . semakin terkait seseorang dalam masalah yang diangkat maka maki tepat untuk dijadikan narasumber. Dengan demikian pelaku dan korban adalah prioritas utama, saksi mata sebagai prioritas kedua, sedangkan pengamat sebaiknya dipakai bila dibutuhkan untuk menjelaskan hal-hal teknis saja.

2.    Daftar pertanyaan
Dalam TOR Liputan editor memberikan daftar sebagai panduan umum bagi reporter. Namun ketika dilapangan dapat mengembangkan pertanyaan.

3.    Observasi lapangan
Repotase yang baik adalah yang hidup yakni ada penggambaran agar khalayak secepat mungkin bisa menangkap suasana. Media yang menggunakan audio visual seperti televisi seketika bisa melukiskan suasana tayang yang ditampilkan adalah gambar hidup lengkap dengan suara. Namun yang butuh paling lama dalam deskripsi suasana yakni media cetak sebab untuk mendapatkan deskripsi tentu perlu observasi.

4.    Rancangan foto, suara, dan gambar
Foto perlu untuk media cetak, suara untuk radio dan televisi sedangkan gambar untuk televisi. Dalam konteks jurnalistik foto, suara dan gambar adalah informasi maka untuk itu sejak awal foto, suara dan gambar perlu direncanakan. Tujuannya agar sinkron dengan tulisan atau narasi.

5.    Rancangan grafis
Diperlukan bila terkait dengan data berupa angka-angka statistik serta lokasi dan urutan kejadian. Sejak awal sajian grafis perlu direncanakan agar preset data dan bagian-bagian grafis bisa menyiapkannya lebih awal.

6.    Riset Data
Tulisan akan kering dan kurang menyakinkan bila tulisan yang dihasilkan minim data karena itu data pendukung tulisan harus disiapkan dari awal. Sebaiknya reporter yang akan mewawancarai narasumber perlu diingatkan mencari data terkait. Bila ada dokumen akan sangat baik misalnya dokumen milik narasumber yang bisa dipinjam atau digandakan.

7.    Tenggat waktu (deadline)
Pengerjaan liputan tentu terdapat batas waktunya maka tenggat waktu atau deadline harus disebutkan jelas dalam TOR supaya semua yang terlibat dalam pengerjaan bisa mengetahuinya.

nah sudah pada tau kan apa itu TOR Liputan hehe
close
Banner iklan disini