Penerapan Restorative Justice pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Provinsi Banten

Penerapan Restorative Justice pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Provinsi Banten

Penerapan Restorative Justice pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Provinsi Banten
Penerapan Restorative Justice pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Provinsi Banten / Kolom Hukum

Halo Sahabat Kolom Hukum, ikutan yuk ada kegiatan zona hukum law festival 2020. Pendaftarannya Gratis loh.

Semangat Penerapan Restorative Justice tentu sangat penting menjadi sorotan bagi seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas termasuk di Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi penyanggah ibu kota dan juga memiliki budaya luhur. 

Namun Pelaksanaan Restorative Justice dapat terlaksana apabila seluruh pihak memiliki kesadaran dan keperdulian dalam setiap proses penegakan hukum termasuk eksekutif dan juga lembaga legislatif sebagai pelaksana pemerintahan daerah.

Pembicara Zona Hukum Law Festival kali ini adalah : 

Keynote Speakers :

⭐Dr. H. Wahidin Halim, M.Si - Gubernur Banten

⭐H. Asep Hidayat - Ketua Komisi 1 DPRD Banten

Speakers :

⭐Bahtiar Rifa'i, S.H. - Direktur LKBH FPP Cilegon

⭐Kombes Pol Drs. Achmad Yudi Suwarso, S.H., M.H. - Kepala Bidang Hukum Polda Banten

⭐ - Kejaksaan Tinggi Banten

⭐Solahuddin, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten

⭐Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H. - Dekan Fakultas Hukum UNTIRTA

Opening Speech :

Thulus Pardosi - CEO Zona Hukum

Moderator :

Gesti Nadila - COO Zona Hukum

MC :

Rohayari, S.H. - Duta Pendidikan Hukum dan HAM Indonesia

Zona Hukum Law Festival akan dilaksanakan pada :

 Hari/Tgl : Selasa, 8 Maret 2022

 Pukul : 09.30 WIB s/d 12.00 WIB

 Tempat : ZOOM MEETING

LINK PENDAFTARAN :

Klik Disini

TERBUKA UNTUK UMUM

DAFTARKAN DIRI ANDA SEGERA (GRATIS)

⭐BENEFIT⭐

 Ilmu yang Bermanfaat

 Relasi

 E-Sertifikat

Narahubung :

0858 1162 9383 ( WA Admin Zona Hukum )

kabar baik nih buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membutuhkan Senior Legal Counsel and Compliance

kabar baik nih buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membutuhkan Senior Legal Counsel and Compliance

kabar baik nih buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membutuhkan Senior Legal Counsel and Compliance
kabar baik nih buat kamu yang lagi mencari pekerjaan, Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membutuhkan Senior Legal Counsel and Compliance / Images : Pertamina.com

Halo sahabat kolom hukum, apakah kamu sedangan mencari pekerjaan? nah ada Kabar Baik Buat Kamu yang Lagi Mencari Pekerjaan, Perusahaan Gas Negara (PGN) Sedang Membutuhkan Senior Legal Counsel and Compliance.

Bagi kamu yang belum tahu, Perusahaan Gas Negara (PGN) merupakan perusahaan nasional Indonesia terbesar dibidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik.

Melansir dari situs careers.pgn.co.id Perusahaan Gas Negara (PGN) sendiri telah bertransformasi menjadi perusahaan yang berdedikasi pada satu tujuan seperti memberikan keahliannya, energi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.

Menariknya, PGN secara berkesinambungan mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu sampai hilir demi melayani masyarakat.

Saat ini, PGN yang merupakan induk dari PGN Group telah memiliki Anak Perusahaan dan Afiliasinya.

Berikut job description (uraian tugas) menjadi Senior Legal Counsel and Compliance di perusaahan PGN ini.
  • Menyusun draft kajian hukum dalam penyusunan dan implementasi kontrak serta pembuatan kebijakan di lingkungan Subholding Gas
  • Menyusun draft laporan hasil pendampingan hukum baik dalam bentuk bantuan hukum maupun penanganan perkara litigasi maupun non litigasi
  • Mengumpulkan data untuk mendukung kajian hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi Subholding Gas Group
  • Mengumpulkan data untuk mendukung penyusunan rekomendasi aspek hukum mengenai inisiatif bisnis yang sedang dijalankan
Sementara job requirement (persyaratan pekerjaan) yakni berikut ini 
  • Usia max. 30 tahun per penutupan lowongan
  • Minimal S1 jurusan Hukum
  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional PGN
Untuk pendaftaran telah dibuka sejak 21 Februari 2022 kemarin hingga 13 Maret 2022 nanti. maka itu masih ada kesempatan kami untuk bergabung di Perusahaan Gas Negara (PGN) ini.

Nah, untuk pendaftarannya kamu harus membuat akun terlebih dahulu di website career Perusahaan Gas Negara (PGN) sekaligus tempat kamu nanti untuk mengumpload dokumen persyarataan yang diberikan. untuk linknya sudah Kolom Hukum siapkan berikut, Klik Disini Good Luck.
LPDP Membuka Lowongan Untuk Posisi Staf Analis Hukum

LPDP Membuka Lowongan Untuk Posisi Staf Analis Hukum

LPDP Membuka Lowongan Untuk Posisi Staf Analis Hukum
LPDP Membuka Lowongan Untuk Posisi Staf Analis Hukum/ Images : LPDP

Halo sahabat kolom hukum, ada kabar baik nih buat kamu yang baru lulus (freshgraduate) ataupun kamu yang selama ini telah lama mencari pekerjaan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang membutuhkan lulusan fakultas hukum sebagai Staf Analis Hukum.

Sudah tahu belum tentang LPDP? Lem
baga Pengelola Dana Pendidikan, atau biasa disingkat LPDP, adalah sebuah lembaga yang beroperasi dibawah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama yang komitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan professional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, serta berkeadilan.

Melansir dari situs lpdp.kemenkeu.go.id menerangkan LPDP berdasarkan UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Pada tahun 2011, Menteri Keuangan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati bahwa pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, namun dengan kelembagaan yang akan didukung pejabat dan pegawai dari kedua kementerian tersebut.

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Selanjutnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana abadi pendidikan, Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (DAP). Arah kebijakan strategis dalam pengelolaan dana abadi pendidikan ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas sembilan jajaran menteri.

Pada akhir 2021, LPDP diamanahi untuk melakukan pengelolaan dana abadi selain DPPN yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi dengan diterbitkannya Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dengan regulasi dimaksud, program-program pemanfaatan dana abadi di bidang pendidikan dilakukan oleh LPDP bekerja sama dengan (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (2) Kementerian Agama, dan (3) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sahabat Kolom Hukum berikut Persyaratannya :
Ketentuan Umum
  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia, dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara kegiatan publik
  • Mampu berperan sebagai perekat NKRI
  • Tidak sedang mendaftar atau mengikuti program beasiswa LPDP dan selama dalam perjanjian kerja tidak diperkenankan mendaftar program beasiswa LPDP
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
  • Lokasi bekerja di DKI Jakarta
Ketentuan Khusus
  • Minimal S1 Hukum
  • IPK minimal 3.00
  • Usia Maksimal 27 tahun
  • Memiliki pengalaman kerja berkaitan minimal 2 tahun
  • Diutamakan memiliki pengalaman terkait Penyusunan Legal Drafting naskah keputusan maupun kerja sama serta penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan
  • Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik
  • Dapat bergabung segera
Sementara untuk dokumen yang harus kamu persiapkan yakni CV, Ijazah Asli, Transkrip Asli, KTP, NPWP, Pas Foto, Total lampiran max 1 mb dalam format JPG atau PDF. Untuk tahapan seleksinya seperti Seleksi Administrasi,Seleksi/Tes Teknis, Seleksi Wawancara, Offering.

Untuk periode pendaftaran dimulai dari tanggal, 23 Februari 2022 - 02 Maret 2022. Jadi sahabat kolom hukum jangan sampai ketinggalan. kamu bisa langsung daftar di link berikut Daftar Disini atau Informasi lebih lanjut Klik Disini

Sumber : lpdp.kemenkeu.go.id
Daftar Disini ! BEM FH Untar Gelar Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung

Daftar Disini ! BEM FH Untar Gelar Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung

Daftar Disini ! BEM FH Untar Gelar Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung
Daftar Disini ! BEM FH Untar Gelar Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung / Kolom Hukum

Halo Sahabat Kolom Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara proudly presents  Tarumanagara Law Fair IV.

We Proudly announce that the Open Registration of Tarumanagara Law Fair IV is finally open!

Tarumanagara Law Fair IV merupakan Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Mahkamah Agung yang telah diselenggarakan sejak Tahun 2018 hingga sekarang.

Kompetisi ini bertujuan untuk menjadi sarana penyaluran minat dan bakat mahasiswa/i di seluruh Indonesia dalam hal mempelajari lebih dalam terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satu yakni Mediasi. 

Registration will be open from: February 1st, 2022 - March 25th, 2022.

We can’t wait to see you hop on this journey with us! Semoga kalian dapat memenangkan Piala Bergilir Mahkamah Agung dalam perlombaan Mediasi ini.

Info-info mengenai Tarumanagara Law Fair IV dapat kalian akses melalui Instagram: @tarumanagaralawfair  

Untuk Pendaftaran kamu bisa klik Link Pendaftaran TLF IV berikut Klik Disini

For more information: 

Contact person: 

Evanie Estheralda 

📲evanieest/082281458061 

Fiona Florencia Fevernova 

📲fionaflorenciaa/082215896020 

📩 untar.tarumanagaralawfair@gmail.com 

Anak Hukum Merapat Yuk! BCA Membuka Loker Untuk Posisi Staf Legal Korporasi

Anak Hukum Merapat Yuk! BCA Membuka Loker Untuk Posisi Staf Legal Korporasi

Anak Hukum Merapat Yuk! BCA Membuka Loker Untuk Posisi Staf Legal Korporasi
Anak Hukum Merapat Yuk! BCA Membuka Loker Untuk Posisi Staf Legal Korporasi/ bca.co.id

Halo sahabat kolom hukum, ada kabar baik nih buat kamu yang baru lulus (freshgraduate) ataupun kamu yang selama ini telah lama mencari pekerjaan. Perusahaan salah satu bank tersebesar di indonesia membuka lowongan kerja. Mereka mencari lulusan S1 hukum untuk posisi Staf Legal korporasi.

Melansir dari website karir.bca.co.id  PT Bank Central Asia Tbk merupakan perusahaan yang telah Berdiri sejak 1957, PT Bank Central Asia Tbk hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selama 63 tahun PT Bank Central Asia Tbk tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan.

PT Bank Central Asia Tbk sadar bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan PT Bank Central Asia Tbk untuk terus menjaga kepercayaan dari para nasabah. Untuk itu PT Bank Central Asia Tbk selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan nyaman serta selalu mendukung karyawan untuk terus berkembang dan memperluas keterampilan yang dimiliki.

berikut ini Persyaratan untuk menjadi Staf Legal korporasi :


  • Memiliki minat pada bidang hukum di dunia perbankan
  • Lulusan Sarjana (S1/S2) dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00)
  • Memiliki latar belakang pendidikan Hukum
  • Freshgraduate atau pengalaman 1-2 tahun di bidang hukum 
  • Usia maksimal 27 tahun
  • Bersedia menjalani masa kontrak selama 1 tahun dan apabila berkinerja baik selama masa kontrak akan dilakukan pengangkatan sebagai karyawan tetap
  • Penempatan di Jakarta

Tentang Pekerjaan :


  • Bertanggung jawab memastikan kepatuhan perusahan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan
  • Menangani proses litigasi
  • Memeriksa (review) dokumen dari sisi hukum
  • Memberikan pendapat / opini dari sisi hukum kepada internal perusahaan sesuai kebutuhan
Untuk Tanggal Pendaftaran yakni dibuka dari tanggal, 01 December 2021 - 31 December 2022, sementara untuk Batas Usia pendaftar yakni dari 18 - 27 Tahun dan untuk Lokasi Tes berada Jakarta dan nanti bila sahabat kolom hukum diterima Lokasi Penempatan berada Jakarta. untuk informasi lebih lanjut kami bisa klik tautan berikut ini Klik Disini

Sumber : karir.bca.co.id
Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 KUHP, Pencurian | kolom hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 366 KUHP, Pencurian | kolom hukum

Pasal 366 KUHP:

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362. 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

____________________
Dapatkan informasi hukum lainnya di media sosial dan website kami.
_____________________
Kamu juga bisa konsultasi masalah hukum kamu secara gratis.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

Begini Isi Pasal 365 KUHP

Begini Isi Pasal 365 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 KUHP, Pencurian | kolom hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 KUHP, Pencurian | kolom hukum

Pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
____________________
Dapatkan informasi hukum lainnya di media sosial dan website kami.
_____________________
Kamu juga bisa konsultasi masalah hukum kamu secara gratis.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Bunyi atau Isi Pasal 364 KUHP

Bunyi atau Isi Pasal 364 KUHP

Bunyi atau isi Pasal 364 KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364 KUHP, Pencurian | kolom hukum

Pasal 364 KUHP:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
____________________
Dapatkan informasi hukum lainnya di media sosial dan website kami.
_____________________
Kamu juga bisa konsultasi masalah hukum kamu secara gratis.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Call For Paper 2021, Journal Of Sharia And Economic Law, Sharia Faculty, (IAIN) Ponorogo

Call For Paper 2021, Journal Of Sharia And Economic Law, Sharia Faculty, (IAIN) Ponorogo

Call For Paper 2021, Journal Of Sharia And Economic Law, Sharia Faculty, (IAIN) Ponorogo / source : pixabay

CALL FOR PAPER 2021 (For June 2022 Publications). Journal of Sharia and Economic Law, Sharia Faculty, (IAIN) Ponorogo, CALL FOR PAPERS VOL.2 NO.1  JUNE 2022.

FOCUS AND SCOPE:

Invest Journal focuses on the results of field studies and literature studies in Shariah economic law, especially integrative studies on economic law in Southeast Asia.

• Sharia economic law

• Sharia banking law

• Fatwa

• Sharia economics

• Islamic law

• Economic Law

• Business Law

• Financial Law

SUBMISSION DEADLINE:

Mei, 2021

AUTHOR GUIDELINES:

Submission: Klik Disini

Article template: Klik Disini

Website: Klik Disini

E-mail:  invest@iainponorogo.ac.id

Indexing:

• Dimensions

• Garuda

• Moraref

• Google Scholar

• Base

• Neliti

GRATIS/ FREE

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 KUHP, Pencurian | kolom hukum

Pasal 363 KUHP:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
  1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
____________________
Dapatkan informasi hukum lainnya di media sosial dan website kami.
_____________________
Kamu juga bisa konsultasi masalah hukum kamu secara gratis.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Begini isi Pasal 362 KUHP, Pencurian

Begini isi Pasal 362 KUHP, Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 KUHP, Pencurian | kolom hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 KUHP, Pencurian | kolom hukum

Pasal 362 KUHP :
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
____________________
Dapatkan informasi hukum lainnya di media sosial dan website kami.
_____________________
Kamu juga bisa konsultasi masalah hukum kamu secara gratis.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
Loker Staff Legal di PT Alamanda Global Health

Loker Staff Legal di PT Alamanda Global Health

Loker Staff Legal di PT Alamanda Global Health
Loker Staff Legal di PT Alamanda Global Health

PT Alamanda Global Health adalah Kami perusahaan manufaktur yang terintegrasi baik dalam memenuhi segala inovasi dan perkembangan teknologi yang selalu berubah. Bersama tim Research and Develompment dan para pekerja terbaik, kami bersedia melayani toll manufacturing untuk memproduksi segala varian produk kosmetik.

STAFF LEGAL

  • Wanita (Usia maksimal 30 Tahun)
  • Pendidikan Min. S1 Hukum
  • Berpengalaman Min. 1 tahun sebagai staff legal
  • Mengerti hukum perburuhan
  • Mampu membuat perjanjian hukum
  • Memiliki kemampuan komunikasi yag baik.
  • Sudah Melakukan Vaksinasi Covid19 Dosis Kedua
Kode Subject Email: JV-STAFF LEGAL, Email: hrd.agh@gmail.com, alamandarecruitment@gmail.com.

Hiring! Admin Legal PT. Teknologi Kartu Indonesia

Hiring! Admin Legal PT. Teknologi Kartu Indonesia


PT. Teknologi Kartu Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, Kami fokus pada digitalisasi produk dengan aplikasi mobile sebagai media komunikasi dan interaksi antara sekolah dan wali murid atau perusahaan dengan pelanggan.

Kualifikasi :

  • Perempuan, minimal 21 tahun.
  • Lulusan Sl Hukum, bidang terkait.
  • Memiliki komunikasi yang baik.
  • Memiliki pengalaman dibidangnya mininal tahun menjadi nilai plus.
  • Memiliki keterampilan menulis dan administrasi yang baik.
  • Terbiasa dengan surat menyurat secara profesional Rapi, efisien & terorganisir.
  • Terbiasa bekerja dengan menentukanp rioritas.
  • Wawasan pengetahuan yang berkembang Mampu membuat laporan tertulis.
  • Mahir menggunakan Ms office (Advance Level).
Kirimkan Lamaran, Portofolio dan CV Kamu (dengan Subject : ADMIN LEGAL SALATIGA) Ke email: hrd@katalis.info Sebelum tanggal, 27 Februari 2022.

Alsa Webinar : The Importance of Assistance for Victims of Sexual Violence

Alsa Webinar : The Importance of Assistance for Victims of Sexual Violence

Hello ALSAians! Observer Asian Law Students' Association Universitas Mulawarman presented a webinar program for law students and public with the grand theme “The Importance of Assistance for Victims of Sexual Violence” with Rini Apriyani S.H , M. H, the Lecture at Faculty of Law Mulawarman University and Istiatun, the member of SP Kinasih and member of Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan.

This online webinar is attended to the public and law school students to provide a point of view related to legal assistance to victims of female sexual harassment in the educational environment and to straighten out disinformation about sexual violence considered a disgrace for victims of sexual harassment by the community.

Time:

🗓️ Saturday, February 26th, 2022

⏰ 09:00 WITA - end

📱Via ZOOM Cloud Meeting

Contact Person: 

(Cristina Lamtiur)

+62823-3888-8390

(Shafira Salsabil. AA)

+62821-5830-7626

Registration Link: Daftar Disini

For further updates and informations, follow us on our social media platforms:

Instagram: @alsaobserver.unmul

Facebook: ALSA Observer Unmul

Linkedin: linkedin.com/company/alsaobserver-unmul

_________________________

ALSA, Always be One!

Pengen Belajar Arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia, Yuk Ikuti Webinar Ini !

Pengen Belajar Arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia, Yuk Ikuti Webinar Ini !

Pengen Belajar Arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia, Yuk Ikuti Webinar Ini !
Pengen Belajar Arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia, Yuk Ikuti Webinar Ini

Webinar Hukum, Arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia diselenggarakan oleh Tanya Tanya Hukum.

👨‍⚖️Narasumber

Tony Budidjaja S.H., LL.M., FCIArb

Managing Partner Budidjaja International Law Firm & Chairman  MedArbiD -

Indonesia's Top 100 Lawyer by Asia Business Law Journal,  Top 100 Indonesian Law Firms by Hukum Online

👨‍💻Moderator

Juda K Sembiring, S.H., C.L.A - Managing Partner Brahmana Attorney at Law & Co Founder TTHC

🕰️ Waktu

Sabtu, 26 Feb 2022, Pukul 14.30-16.30 WIB via ZOOM

Materi

1. Dasar Hukum, Pengertian dan Proses Arbitrase di Indonesia 

2. Sifat Putusan Arbitrase Nasional 

3. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional secara sukarela maupun melalui Pengadilan Negeri  

4. Pembatalan atas Putusan Arbitrase

Pendaftaran : Daftar Disini

Fasilitas

E-Certificates, Rekaman, Materi (pdf)

Yuk Daftar Legal Career Series: Aparat Penegak Hukum

Yuk Daftar Legal Career Series: Aparat Penegak Hukum

Legal Career Series: Aparat Penegak Hukum, yang diselenggarakan pada :

🗓️ Sabtu, 19 Februari 2022

⏰ 10.30 - 11.30 WIB

💻 Zoom Meeting

Host:

Christina Aryani - Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan & Luar Negeri)

Pembicara :

1. Reza Fahlevi, S.H, SIK, M.H. - Kanit Indag Polda Metro Jaya

2. Juwita Patty Pasaribu, S.H., M.H. - Pemeriksa Perdata & TUN pada Inspektorat IV Jaksa Agung Muda Pengawasan

Link Pendaftaran : DAFTAR DISINI

#afternoontalkwithchristina #legalcareerseries #legal #Jaksa #Polisi #ChristinaPeduliGenerasiMuda

close
Banner iklan disini